Agendakan Pertemuan Bilateral dengan PM Singapura, Presiden Jokowi Singgung Perjanjian Ekstradisi Kedua Negara

HALUANJATENG.COM – Presiden Jokowi diagendakan menuju Singapura untuk pertemuan bilateral dengan sejumlah pihak. Termasuk Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Rombongan Presiden Jokowi berangkat menuju Singapura dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Kamis, 16 Maret 2023.

Dalam agenda pertemuan tersebut, Presiden Jokowi akan membahas sejumlah hal dalam rangkaian Leaders Retreat yang akan berlangsung sejak siang sampai sore tadi.

Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV dan TVONE pada Jumat, 17 Maret 2023: Saksikan Film Resident Evil

Sebagai informasi, Leaders Retreat merupakan ajang yang mempertemukan kedua pemimpin masing-masing negara.

Ajang pertemuan Presiden RI dengan PM Singapura tersebut diadakan setiap tahunnya. Pertemuan Leaders Retreat tahun 2022 lalu dihelat di Bintan, Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan tahun ini, salah satu fokus pembahasan adalah potensi investasi Singapura di Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kabupaten Pemalang pada Jumat, 17 Maret 2023: Hujan Ringan di Siang dan Sore Hari

“Kerja sama ekonomi, digital, kesehatan, dan energi terbarukan juga menjadi fokus pembahasan,” ucap Retno dalam pesan tertulis.

Jokowi menyampaikan kemajuan hubungan Indonesia dengan Singapura signifikan. Tercatat peningkatan pada aspek investasi Singapura, serta perdagangan Indonesia.

“Banyak kemajuan yang telah kita lakukan sejak pertemuan kita di Bintan, pada Januari 2022. Investasi Singapura ke Indonesia naik 40 persen dan volume perdagangan kita juga naik 25 persen,” ujarnya.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Wonogiri Jawa Tengah, Bisa Nikmati dari Ketinggian atau Main air

Sementara untuk bidang politik, hukum, dan keamanan, kedua negara sepakat meratifikasi tiga perjanjian.

Yang pertama merupakan persetujuan Flight Information Region (FIR). Perjanjian kedua terkait dengan ekstradisi, dan yang terakhir perjanjian kerja sama pertahanan.